Mayangkaranews.com : Mulai 2017 jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Blitar berkurang. Bupati Blitar – Rijanto mengatakan berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 secara nasional memang ada penataan kelembagaan baru sesuai dengan Undang-Undang. Khusus di Kabupaten Blitar perubahan ini sudah disetujui disepakati dan disyahkan DPRD Kabupaten Blitar. Menurut Rijanto jika sebelumnya ada 28 SKPD yang terdiri atas 3 Lembaga 21 Dinas, 4 Badan dan 22 Kecamatan setelah dilakukan pembahasan Panitia khusus (Pansus) Organinsasi Perangat Daerah (OPD) mulai 2017 diputuskan hanya ada 3 Lembaga, 20 Dinas, 4 Badan dan 22 Kecamatan Bahkan beberapa Dinas ada yang dilebur dan berubah nama diantaranya Dinas PU Bina Marga dan Pengairan serta Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dilebur menjadi Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang. Termasuk ada Dinas baru seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Rijanto mengaku dibanding dengan periode sebelumnya nama SKPD itu mulai tahun 2017 banyak yang berubah karena menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan provinsi berdasarkan kondisi dan potensi Kabupaten Blitar saat ini. Secara keseluruhan perubahan nama dan susunan SKPD baru di Kabupaten Blitar ini tidak akan mengurangi tingkat kinerja dan program yang sudah ada. Hanya saja memang butuh penataan lagi karena dipastikan mulai 2017 juga ada personil pimpinan SKPD baru. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar – Suwito Saren Satoto mengatakan perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Blitar merupakan hasil fasilitasi dari Provinsi Jawa Timur dari hasil mufakat Tim Otoda dan Pansus OPD untuk dilakukan penyempurnaan. Sehingga diharapkan mulai 2017 dengan nama dan tugas yang tepat kinerja mereka bisa semakin fokus dan lebih baik. Senin 7 Nopember 2016 malam DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna penetapan raperda menjadi Perda tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di gedung DPRD Kabupaten Blitar Kecamatan Kanigoro.(Yuda)
