1. Home
  2. Lang
  3. Lang
  4. Kota
  5. Kasus Perijinan Kapal, Hati-Hati Rawan Konflik
Kasus Perijinan Kapal, Hati-Hati Rawan Konflik

Kasus Perijinan Kapal, Hati-Hati Rawan Konflik

0

mayangkaranews.com : Dewan mendesak Dishubkominfo Kabupaten Blitar segera membuka layanan perijinan kapal karena rawan konflik Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar – Ansori Baidowi mengatakan saat ini mayoritas kapal yang dimiliki warga pesisir selatan Kabupaten Blitar diduga tidak mempunyai ijin.  Mereka beralasan untuk mengurus ijin ke Syahbandar Jawa Timur di Probolinggo terlalu jauh dan memerlukan biaya yang banyak. Menurut Baidowi jika kondisi ini terus berlanjut dikhawatirkan tidak ada kontrol jumlah kapal yang melaut di pesisir selatan Kabupaten Blitar. hal ini bisa merugikan nelayan karena hasil tangkapannya tidak jelas akibat kalah bersaing dengan kapal dari wilayah lain yang sudah berijin. Apalagi penggunaan kapal yang tak berijin resmi pemerintah tidak akan memberikan asuransi atau ganti rugi ketika mereka terkena musibah saat melaut. Baidowi mengatakan jika pengelolaan perijinan kapal dari pusat sudah dilimpahkan ke daerah. Dishubkominfo Kabupaten Blitar seharusnya siap dengan konsekuensi pembukaan layanan ini dan segera melengkapi sesuai ketentuan. Menurut Baedowi Dishubkominfo harus memberi kemudahan mereka untuk melengkapi perijinan kapal mereka. Karena dengan memegang ijin resmi  akan memberi jaminan aman dan nyaman ke nelayan termasuk meningkatkan ekonomi rakyat dan akan mempermudah Dishubkominfo Kabupaten Blitar untuk melakukan pendataan.

Sementara itu Kepala Dishubkominfo Kabupaten Blitar – Budi Kusumarjoko mengatakan saat ini belum mempunyai petugas ahli pengujian kapal nelayan yang sesuai dengan kriteria utama, apalagi dukungan peralatan penunjang juga tidak ada sehingga Dishubkominfo Kabupaten Blitar belum bisa mengeluarkan ijin kapal. Sejak diberlakukannya UU No 23 tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah atas pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat Provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota kewenangan mengeluarkan izin kapal dengan bobot 5 Gross Tonage (GT) ke bawah berada di tangan Kabupaten atau kota dan ijin ini gratis karena kapal 5 GT ke bawah ini hanya sebatas terdaftar.(Yuda)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x