mayangkaranews.com : Bagian Kesra Pemkot Blitar kesulitan menyusun program rastra untuk RAPBD 2017. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesra kota Blitar – Anang Setiawan mengatakan masalah ini disebabkan karena sampai pertengahan September 2016, data resmi Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) untuk tahun 2017 belum masuk ke Bagian Kesejahteraan Rakyat dan masih di olah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta belum bisa disampaikan ke daerah, selain itu Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur saat ini juga tidak berani dan belum bisa menginformasikan data resmi tahun 2017 ke Kabupaten-Kota karena jumlahnya belum valid.
Menurut Anang kondisi ini jelas bisa menyebabkan program Bagian Kesra secara keseluruhan molor dan amburadul dampak lebih parah data PPLS yang masuk nanti bisa jadi merupakan data lama tahun 2016 sehingga bisa berakibat banyak warga Kota Blitar yang terdata di PPLS tahun 2017 dan berhak menerima Rastra batal menerima di tahun 2017. Anang menjelaskan jumlah resmi PPLS tahun 2017 merupakan data akurat jumlah penerima Rastra Kota Blitar terbaru, serta dinilai lebih tepat sasaran dan harus masuk di RAPBD 2017. Saat ini Bagian Kesra Pemkot Blitar terus berkoordinasi ke Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur agar data PPLS 2017 bisa segera dikirimkan. Anang menambahkan data PPLS tahun 2016 menyebut ada 4555 warga Kota Blitar yang menerima Rastra.(Yuda)
